Ahmad Dhani Menuding Pasal ITE Sengaja untuk Kepentingan Politik

Ahmad Dhani Menuding Pasal ITE Sengaja untuk Kepentingan Politik

rjpkr88newsflash – Ahmad Dhani Prasetyo menuding penyediaan masalah ajaran kedengkian dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 mengenai Pergantian atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 mengenai Info serta Tranksaksi Elektronik (UU ITE) menyengaja dibikin untuk kebutuhan politik.

Ia ikut mengatakan bila masalah ajaran kedengkian yang menjeratnya menjadi terdakwa adalah masalah politik murni.

Hal itu dikatakan Dhani waktu membacakan nota pembelaan alias pleidoi atau pembelaannya menjadi terdakwa masalah pendapat ajaran kedengkian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/12).

Dhani mengaku pihaknya sudah lakukan penelitian di sebagian besar pengadilan negeri di Indonesia serta merasakan belumlah ada terdakwa yang diputus bersalah atas ajaran kedengkian tiada subyek hukum yang pasti.

“Majelis hakim yang mulia, kita pantas berprasangka buruk jangan-jangan. UU ITE Masalah ajaran kedengkian ini dibikin di tahun politik cuma untuk memasung aktivis dari kegiatan-kegiatan berdemokrasi, sebab sebagian besar korbannya ialah aktivis yang tidak prorezim sedang mereka yang prorezim tidak tersentuh oleh. UU ITE ajaran kedengkian ini,” katanya.

Dhani juga menuturkan tuduhan itu berdasar pada dari jeratan masalah yang dirasakannya. Menurut Dhani, jaksa penuntut umum tidak bisa mengatakan grup manakah yang sudah dinistakan olehnya.

“Oleh karena itu pada mejelis hakim yang terhormat masalah ini ialah masalah politik murni, bukan masalah hukum murni, buktinya. JPU juga tidak dapat menunjukkan suku manakah yang saya hina, agama manakah yang saya nistakan, ras manakah yang saya lecehkan, keturunan manakah yang saya hina? Tidak ada,” papar orang politik Partai Gerindra itu.

Dhani juga menuturkan pendapat kasusnya dipolitisasi dengan beberapa perihal yang lain. Diakuinya salah seseorang polisi yang mengatasi kasusnya mohon maaf serta menyatakan jika cuma menjalankan pekerjaan dari atasan.

Fakta yang lain, Dhani mengatakan, salah satunya jaksa ikut mohon maaf serta mengaku masalah itu cuma politisasi. Pengakuan itu di terima Dhani waktu dianya melakukan pemberkasan step dua di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah itu, Dhani mengatakan salah satunya saksi pakar. ITE dari Kemenkominfo yang menjelaskan bila tidak ada subyek hukum yang pasti, tidak ada masalah hukum. Akan tetapi saksi itu malah tidak diizinkan untuk memberi kesaksian di pengadilan.

“Tetapi sayangnya pakar hukum ITE ini tidak dikasih izin oleh Kemenkominfo. Sebab kami telah memberi surat permintaan untuk didatangkan menjadi saksi di pengadilan negeri Jakarta serta Menkominfo tidak memberi izinnya untuk ada di. PN Jaksel tanpa fakta yang pasti, ini yang saya sangka ikut politis,” katanya.

Masalah ini berawal dari laporan yang diserahkan Jack Boyd Lapian. Jack yang mengaku menjadi simpatisan bekas. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan laporan upload Dhani di account Twitter @AHMADDHANIPRAST.

Dalam account itu ada upload Dhani berisi ‘Siapa saja yang junjung penista agama ialah bajingan yang butuh diludahi mukanya -ADP.’

Dhani didakwa dengan Masalah. 45A ayat (2) juncto Masalah 28 ayat 2 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 mengenai Info serta Transaksi Elektronik (ITE) juncto Masalah. 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Dhani diberi hukuman dua tahun penjara. Dhani dipandang sudah penuhi unsur masalah yang didakwakan padanya.