Amien Rais Mengatakan Jokowi Bisa Diadili Setelah Tidak Menjabat Lagi

Amien Rais Mengatakan Jokowi Bisa Diadili Setelah Tidak Menjabat Lagi

rjpkr88newsflash – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menjelaskan Presiden Joko Widodo dapat diseret ke pengadilan sesudah tidak kembali menjabat. Menurut dia, hal tersebut dapat dikerjakan sebab Jokowi sampai kini diam saja lihat mega korupsi.

Dia mengatakan dua type kejahatan. Type pertama ialah crime of commission, orang sebagai aktor penting kejahatan seperti pencuri, pembunuh, serta pemerkosa. Type ke-2 ialah crime of ommission, orang yang tahu kejahatan tetapi cuma diam.

“Jadi jika seseorang presiden mendiamkan itu berarti menyepakati. Hingga semestinya ya tidak apa-apa. Indonesia tidak pernah kepala negara dibawa ke pengadilan. Tetapi saya duga ini dapat dibawa ke pengadilan besok, Insya Allah,” kata Amien Rais waktu diskusi publik ‘Refleksi Malari: Ubah Nakhoda Negeri?’ di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (15/1).

Menurut dia, hal tersebut dapat dikerjakan karena Jokowi sebagai kepala pemerintahan tidak ambil langkah tegas pada masalah korupsi infrastruktur, Meikarta serta reklamasi teluk Jakarta.

“Pembiaran Pak Jokowi ini saya duga besok kita urus benar-benar. Jadi kenapa infrastruktur ugal-ugalan kelak ketahuan bagaimana penguasa lakukan korupsi mega di infrastruktur,” tutur bekas Ketua MPR RI itu.

Dia mengatakan pada intinya besarnya korupsi akan searah dengan besarnya kekuasaan yang dipunyai. Hingga, menurut dia lumrah korupsi besar banyak berlangsung di lingkaran penguasa.

“Ada korelasi positif pada kekuasaan dengan korupsi. Dimana juga korupsi paling besar di Istana serta sekelilingnya. Saya dengan berani jelaskan pun saat perubahan di Istana mafia kita angkat ke permukaan,” Amien menyatakan.

Awal mulanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi perhatian spesial pada biaya pembangunan infrastruktur masa Jokowi. Maklum, di pemerintahan Jokowi biaya yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur lumayan besar.

Contohnya untuk pembangunan infrastruktur yang diatasi Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR). Pada empat tahun akhir-akhir ini jumlahnya biaya yang digelontorkan sampai Rp400 triliun lebih. Biaya itu naik 2x lipat bila dibanding pada periode 2010-2014 yang seputar Rp200 triliun.

Wakil Ketua memprediksi jika tidak dikasih perhatian lebih oleh KPK, biaya besar itu punya potensi untuk disalahgunakan. KPK, katanya akan mengawal dari mulai proses penawaran proyeknya.

“Kawal lewat proses penawarannya, mulai rencana. Mengharap rencana serta budgetting-nya dapat memakai e-planning serta e-budgeting,” katanya.