BPN Menilai Program Tax Amnesty Dinilai Belum Optimal

BPN Menilai Program Tax Amnesty Dinilai Belum Optimal

rjpkr88newsflash – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Mardani Ali Sera memandang, program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah dikerjakan pemerintah sampai kini belumlah maksimal.

Ia menjelaskan, program tax amnesty benar-benar tidak membuat tax ratio atau rasio jumlahnya pajak bertambah.

“Tax amnesty itu bukan langkah yang sistematis serta berkepanjangan. Lebih pada tutup lubang gali lubang. Sebab dapat dibuktikan tax amnesty, data base kita tidak bertambah, tax ratio kita masih,” kata Mardani dalam satu diskusi Menilik Politik Pajak Rendah serta Berkeadilan, di Alat Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Mardani menjelaskan, program tax amnesty dalam banyak hal malah memberi edukasi jelek buat penduduk. Karena, terdapatnya program ini akan membuat kecemburuan sosial terpenting buat penduduk yang taat pada harus pajak.

“Mereka yang miliki kepatuhan membayar pajak PPN. 10 % contoh, tapi mereka yang tidak turut pajak ngemplang banyak jika turut gelombang satu satu, 0 koma %, kita dapat naikan ke dua, paling akhir ke empat. % itu masih tetap diatas normal,” papar ia.

“Menurut saya apakah yang dikerjakan dengan tax amnesty tempo hari kapasitasnya tidak tampak hingga ini bukan type reformasi pajak yang kita kehendaki,” dia memberikan.

Oleh karenanya, sama dengan visi misi Prabowo-Sandi, pihaknya akan lakukan reformasi pajak menjadi stimulus perekonomian. Dalam usaha ini, pihaknya akan lakukan pembenahan terpenting di Direktorat Jenderal Perpajakan.

“Karena itu paket reformasi pajak sesuai dengan visi misi Prabowo-Sandi saya berfikir ke depan amnesty pajak bukan satu yang wajar mesti diteruskan. Tapi reformasi perpajakan, dari mulai edukasi publik mempersiapkan piranti institusi pajak kredibel, SDM yang baik, termasuk juga skema untuk orang membayar pajak tidak dipersulit termasuk juga outlet, keseluruhan turunkan ratenya dengan sendirinya naik rationya,” tutur ia.

Mardani Ali Sera menjelaskan, kerangka reformasi perpajakan yang dicetus Prabowo-Sandi inginkan semakin banyak transisi ekonomi ada di penduduk.

Diantaranya lewat cara turunkan tarif Pajak Pendapatan (PPh) 21 serta turunkan Pajak Pendapatan (PPh) Tubuh.

“Karena itu kerangka Prabowo-Sandi PPh. 21 ingin kita turunin, PPh Tubuh ingin kita turunin. Jadi semakin uang banyak berada di masyarakaat itu semakin membuat transisi ekonomi tinggi,” kata Mardani dalam satu diskusi Menilik Politik Pajak Rendah serta Berkeadilan, di Alat Center Prabowo-Sandi.

Mardani memandang, dengan penurunan pajak itu dengan automatis dibarengi oleh bunga bank yang akan berefek rendah. Saat utang bank rendah, jadi investasi katanya, bukan kembali berbentuk surat utang atau portopolio keuangan, melaikan datang dari bidang rill.

“Pada umumnya Prabowo-Sandi ingin ramah pada aktor usaha tapi yang sama juga dengan spending yang kualitas hingga azas keadilan masih terbangun baik,” katanya.

Seperti didapati, berkaitan dengan penurunan PPh Tubuh, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tengah membahas keinginan entrepreneur masalah penurunan Pajak Pendapatan (PPh) Tubuh sebesar. 25 %.

“Tengah dikaji di team kementerian keuangan, apakah efeknya, bagaimana sustainabilitynya pada Biaya Penghasilan Berbelanja serta Negara (APBN) agar berhati-hati,” kata Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan.

Meskipun begitu, ia menyebutkan Indonesia bukan hanya satu negara yang terdaftar menetapkan PPh Tubuh dengan prosentase tinggi. Di banding Eropa, PPh Tubuh Indonesia hampir sama.

“Masih tetap ada PPh tubuh yang tarifnya tambah tinggi dari Indonesia. Jika dibanding ke Eropa, kita masih tetap tidak tinggi-tinggi sangat sebab banyak tarif PPh tubuh di Eropa yang tambah tinggi dari kita,” katanya.