Fadli Zon Menilai Pemberantasan Korupsi Indonesia Masih Artifisial

Fadli Zon Menilai Pemberantasan Korupsi Indonesia Masih Artifisial

rjpkr88newsflash – Wakil Ketua DPR Fadli Zon memandang usaha pemerintah menggerakkan pemberantasan korupsi Indonesia jalan di tempat. Bahkan juga banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberi dukungan pemberantasan korupsi dapat disebutkan masih tetap artifisial.

Tidak substantif. Demikian salah satunya point yang dikatakan Fadli yang sebagai Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), dalam peringatan hari anti korupsi se-dunia 9 Desember 2018.

“Pada umumnya saya mencatat agenda pemberantasan di Indonesia berjalan dalam tempat. Berdasar pada data indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional, contohnya, di 2017 Indonesia ada di rangking ke-96 dengan score 37,” kata Fadli Zon, Minggu (9/12/2018).

“Score itu sama juga dengan score di 2016. Tragisnya, tidak hanya tidak ada penambahan score, malah dengan rangking Indonesia turun dari 90 di 2016 jadi 96 di 2017. Dari sini saja kita dapat lihat kapasitas pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi jalan di tempat, bahkan juga ketinggalan,” lebih Fadli Zon.

Orang politik Partai Gerindra ini menuturkan, data diatas sekaligus juga mematahkan euphoria pada penambahan jumlahnya OTT (operasi tangkap tangan). Semenjak awal 2018 sampai sekarang ini terdaftar telah ada 37 jumlahnya OTT.

Menurut dia, jumlahnya ini semakin banyak di banding tahun 2016 yang cuma 19 OTT. Tetapi faktanya indeks persepsi korupsi kita malah stagnan. Ini mengisyaratkan pemberantasan korupsi tidak cukuplah lewat pengusutan, tetapi ikut diperlukan prinsip mencegah korupsi dalam beberapa segi.

“Kurangnya usaha pembenahan pemberantasan korupsi, diperburuk dengan lemahnya prinsip pemerintah pada mencegah korupsi di tubuhnya sendiri. Ini tercermin dari terlibatnya beberapa kementerian serta instansi yang malah tersandung masalah korupsi besar,” katanya.

“Seperti masalah korupsi di Direktorat Pajak, Kejaksaan, serta Kementerian Perhubungan serta Kementerian Desa. Berdasar pada data BKN 2018, ada 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut serta tindak korupsi,” katanya.

Fadli menjelaskan, dari jumlahnya itu, 98 PNS terdaftar ada di lembaga pusat. Kementerian Perhubungan serta Kementerian Agama jadi dua lembaga dengan jumlahnya PNS yang ikut serta korupsi paling tinggi.

Tidak cuma itu, kata Fadli, korupsi ikut berlangsung pada proyek-proyek infrastruktur yang tengah digerakkan pemerintah. Berdasar pada catatan ICW, pada tahun 2017 ada 241 masalah korupsi serta suap yang berkaitan penyediaan bidang infrastruktur.

Menurutnya, perihal ini jadikan bidang infrastruktur tempati tempat paling atas masalah korupsi. Mengakibatkan, negara tidak untung Rp1,5 triliun dengan nilai suap sampai Rp34 miliar.

“Saya lihat, kekuatan pelanggaran akan makin besar. Ditambah lagi bila project infrastruktur dipaksakan untuk tuntas 2019. Tentu saja akan buka sela untuk bermain-main dengan biaya negara,” jelas Fadli Zon.Selanjutnya disebutkan Fadli Zon, rendahnya prinsip pemerintah ikut tercermin dari berlarut-larutnya pengungkapan masalah Novel Baswedan. Presiden di awal-awal peristiwa janji menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi telah lebih dari 600 hari, faktanya tidak ada hasil riil.

Bahkan juga sambungnya, berkesan pemerintah berusaha mengubah tanggung jawab serta menghindar. Ini bisa menjadi preseden jelek. Tidak cuma buat usaha pemberantasan korupsi, tetapi ikut buat usaha penegakan hukum yang lebih luas.

“Hari antikorupsi sedunia pada 9 Desember ini, harusnya jadi peristiwa pemerintah untuk lebih serius dalam menggerakkan agenda pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat kembali bertumpu pada mode pemadam kebakaran saja. Mesti ada usaha lebih substantif. Kita tidak ingin berlangsung ikut beberapa kasus tebang pilih ditambah lagi didasarkan kebutuhan politik periode pendek. Berikut rintangan besar kita saat ini,” ujarnya.