Gerindra Krtitik Konsep Kedaulatan Pangan yang Dijanjikan Presiden Jokowi

Gerindra Krtitik Konsep Kedaulatan Pangan yang Dijanjikan Presiden Jokowi

rjpkr88newsflash – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo melayangkan masukan pada ide kedaulatan pangan yang sudah sempat dijanjikan Presiden Jokowi waktu Pemilihan presiden 2014. Klaim pemerintah yang menyebutkan janji itu telah diwujudkan dengan usaha keras juga dipandang tidak cocok dengan fakta di lapangan.

Edhy menjelaskan saat pemerintahan Jokowi ada banyak kebijaksanaan yang berlainan , bahkan juga ada kebijaksanaan yang tidak searah dengan Undang-Undang yang berkonsentrasi pada bidang pertanian.

Salah satunya perumpamaannya, kata Edhy, masalah import pangan, terpenting beras. Keterangan yang sempat dikatakan Kementerian Pertanian masalah terdapatnya penambahan data beras menurut dia begitu berlainan dengan keadaan di lapangan. Dia menyebutkan import beras masih tetap selalu dikerjakan pemerintah.

Dari data Kementerian Pertanian, dijelaskan kekuatan produksi beras disaksikan selalu bertambah. Pada Januari 2018 sekitar 2.668.764 ton, Februari sekitar 5.388.600 ton, Maret sekitar 7.441.842 ton, serta April sekitar 5.283.498 ton.

Akan tetapi bukti yang ada di lapangan nyatanya data kekuatan produksi beras yang dipunyai Kementerian Pertanian tidak diindahkan oleh kementerian lainnya yang kekeuh lakukan import beras. Tidak cuma beras, import itu pun laku pada komoditas jagung.

“Import yang dikerjakan sampai kini tidak lewat referensi ataupun pengaturan dengan menteri tehnis tekait,” kata Edhy dalam diskusi bertopik ‘Petani, Nelayan & Ekonomi Rakyat’ di Prabowo-Sandiaga Alat Center, Jalan Sriwijaya 35, Jakarta, Selatan, Rabu (16/1/2019).

Akan tetapi faktanya, data kekuatan produksi beras yang dipunyai Kementerian Pertanian diacuhkan oleh kementerian lainnya yang masih ngotot lakukan import beras. Bahkan juga bukan sekedar beras, import pun dikerjakan pada komoditas jagung. Walau sebenarnya pada saat yang sama Kementerian Pertanian pun lakukan export jagung.

“Berarti, import yang dikerjakan sampai kini tidak lewat referensi ataupun pengaturan dengan menteri tehnis tekait,” tegas Direktur Pemberdayaan Kekuatan Calon legislatif BPN Prabowo-Sandi ini.

Diluar itu Edhy memandang pemerintah kurang serius mengurus beberapa masalah berkaitan pangan. Hal tersebut dibuktikan dengan belumlah terdapatnya Kelembagaan Pangan. Walau sebenarnya hal tersebut tertuang dalam masalah 126 Undang-Undang Nomer 18 tahun 2012 mengenai Pangan.

Dalam masalah itu dijelaskan terdapatnya amanat untuk membuat instansi pemerintah yang mengatasi bagian pangan yang ada dibawah serta bertanggungjawab langsung pada Presiden. Dimana, ketentuan realisasinya mesti diputuskan sangat lamban tiga tahun semenjak Undang-Undang ini diundangkan, yakni November 2015.

“Presiden serta perangkatnya di pemerintahan berkesan lamban dalam membuat instansi pangan. Walau sebenarnya pekerjaan, inti serta manfaat instansi ini begitu dibutuhkan untuk keberlangsungan pangan di Tanah Air,” katanya.

Menurut dia aspek lambannya kedaulatan pangan terwujud sebab terdapatnya keterpihakan biaya. Menurut dia, biaya bidang pangan selalu alami penurunan bahkan juga dipangkas dari tahun ke tahun.

Hal tersebut dibuktikan dengan biaya Kementerian Pertanian pada 2015 sebesar Rp 32 triliun. Lalu dipangkas jadi Rp 27 triliun sampai pada 2019 ini biaya itu jadi cuma Rp 21 triliun.