Jokowi Menilai Tidak Ada yang Salah Soal Kepemilikan Tanah Prabowo

Jokowi Menilai Tidak Ada yang Salah Soal Kepemilikan Tanah Prabowo

rjpkr88newsflash – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, semenjak awal tidak ada permasalahan dengan kepemilikan tanah Hak Untuk Usaha (HGU) oleh Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Ia menuturkan dalam debat capres putaran ke-2, dianya cuma menyikapi pengakuan Prabowo yang menyebutkan program pembagian sertifikat tanah tidak berguna karena tempat negara akan habis.

“Memang tidak ada permasalahan. Apakah saya sempat katakan permasalahan? Tidak kok. Saya cuma mengemukakan jika ada kepemilikan beberapa itu (tanah punya Prabowo), tidak memasalahkan itu ilegal atau tidak,” jelas Jokowi di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, jika dianya mengemukakan kepemilikan tempat Prabowo bukan untuk dipermasalahkan. Karena itu, Jokowi menyarankan supaya perihal ini tak akan diperpanjang.

“Saya cuma mengemukakan kan jika ada kepemilikan beberapa itu. Janganlah ditarik ke mana-mana,” jelas Calon presiden Petahana ini.

Jokowi mengatakan pemerintah sekarang ini memberi tempat pada penduduk kecil, lewat program perhutanan sosial, serta bukan pada perusahaan-perusahaan besar. Luasnya didapati berlainan, bergantung semasing peruntukkannya.

“Kan pada turut di perhutanan sosial, ada yang kita beri satu hektare, ada penduduk kebiasaan ulayat 800 hektare, 2 ribu hektare, itu kecil-kecil memang, ada yang 2 hektare,” jelas Jokowi.

Keterangan Wakil presiden Jusuf Kalla

Kepemilikan beberapa ratus ribu hektare tempat oleh Prabowo Subianto muncul di Debat Calon presiden ke-2. Sang petahana menyebutkan lawannya mempunyai tempat negara seluas 220.000 hektare di Kalimantan Timur serta 120.000 hektare di Aceh.

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mulai bicara serta menuturkan dengan gamblang berkaitan hal tersebut.JK mengaku jika dirinyalah yang memberi izin ke Prabowo pada tahun 2004, waktu jadi Wakil presiden di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, HGU dari Tubuh Penyehatan Perbankan Nasional (BPNN) itu tidak ada yang salah, sebab sesuai dengan ketentuan.

“Itu ada undang-undangnya, ada izinnya, tidak ada yang salah sebetulnya. Jika Pak Prabowo memang kuasai, tetapi sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuan, apakah yang salah? Kebetulan saat itu saya yang kasih itu,” kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 19 Februari 2019.