Kemendagri Menyatakan Tercercernya Ribuan E-KTP murni Tindak Pidana

Kemendagri Menyatakan Tercercernya Ribuan E-KTP murni Tindak Pidana

rjpkr88newsflash – Kementerian Dalam Negeri mengatakan, penemuan ribuan e-KTP yang tercecer serta membuat ramai tidak akan merubah proses penerapan Pemilu 2019. Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Bijaksana Fakrulloh, menjelaskan, penemuan e-KTP tercecer di Pondok Kopi, Jakarta Timur ialah permasalahan pidana.

“Semua ini murni tindak pidana, tidak berkaitan dengan beberapa hal kepemiluan serta tidak mengganggu tingkatan pemilu,” tutur Zudan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 10 Desember 2018.

Zudan pastikan, berkaitan blangko yang diperjual-belikan di Pasar Pramuka, Jakarta serta di toko basis jual beli online ialah e-KTP palsu.

Selain itu, beberapa ribu keping yang diketemukan di lokasi Pondok Kopi, Jakarta Timur ialah e-KTP yang diciptakan periode 2011-2013. Menurutnya, beberapa ribu keping itu telah tidak laku alias kadaluwarsa.

Dalam peluang itu, dia ikut menuturkan tiap-tiap masyarakat cuma bisa mempunyai satu Nomer Induk Kependudukan (NIK). Jadi itu, tidak diijinkan tiap-tiap masyarakat mempunyai (NIK) ganda.

“Kalau ada masyarakat lebih dari satu KTP elektronik tindak pidana,” kata Zudan.

Lalu, Zudan mengemukakan ada dua langkah yang diambil untuk menahan tidak terjadinya penyalahgunaan e-KTP yaitu dengan internal serta external.

Dia juga minta supaya semua deretan Dukcapil di daerah dapat taati mekanisme standard operasi (SOP) yang laku.

“Pertama dengan internal kami akan menguatkan Dukcapil dari pusat ke daerah. SOP yang terpenting ialah semua blangko yang telah tidak digunakan termasuk juga e-KTP rusak mesti dibikin tidak berperan dengan dipotong,” papar Zudan.

Kata Zudan, dengan external dibutuhkan keterlibatan serta ikut serta penduduk. Penduduk disuruh untuk memberikan laporan serta memberitahukan tiap-tiap ada pihak yang tidak bertanggungjawab membuat e-KTP palsu.

Di lain sisi, Zudan ikut menggerakkan instansi service publik untuk memakai card reader untuk pastikan keaslian e-KTP.

“Sehingga akan tidak tertipu jika ada orang memakai e-KTP palsu,” kata Zudan.

Selain itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Agus Nugroho menjelaskan, pihaknya memiliki komitmen lakukan pengusutan tegas pada penemuan e-KTP di beberapa tempat.

Sekarang ini, masalah jual beli e-KTP tercecer di daerah Pondok Kopi telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk dikerjakan penyidikan.

Sama dengan Masalah 96 Undang Undang Nomer 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan, tindakan itu adalah aksi pidana.

Intimidasi hukumannya berbentuk pidana penjara sangat lama 10 tahun serta denda sangat banyak Rp1 miliar.