KPK Dalami Pengetahuan DPRD Bekasi Mengenai Proyek Meikarta

KPK Dalami Pengetahuan DPRD Bekasi Mengenai Proyek Meikarta

rjpkr88newsflash – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui mendalami pengetahuan DPRD kabupaten Bekasi mengenai tata ruangan lokasi itu serta hubungannya dengan kebutuhan pihak lainnya berkaitan pembangunan project Meikarta.

Hal tersebut dikatakannya berkaitan dengan kontrol KPK pada lima orang saksi yang disebut lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi, yaitu Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisan, Namat Hidayat, serta Anden Saalin Relan.

“Kami memahami dua perihal, bagaimana proses dan pengetahuan dari anggota DPRD di Bekasi ini berkaitan dengan pengaturan tata ruangan serta adakah kebutuhan lainnya untuk memengaruhi bagaimana hasil akhir dari tata ruangan di Kabupaten Bekasi ini,” tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jakarta, Jumat (18/1).

Selanjutnya, KPK pun menyangka ada kebutuhan lainnya berkaitan project pembangunan Meikarta di balik saran bahasan ketentuan di Kabupaten Bekasi.

Lebih, kata Febri, lima orang saksi itu mengakui mereka memperoleh sarana untuk bepergian ke Thailand dari pihak Meikarta.

“Saksi-saksi yang dicheck berlaku kooperatif serta mengaku jika memang sempat terima sarana atau uang berkaitan kewenangan nya berkenaan dengan project Meikarta ini,” katanya.

Di tanya tentang sarana apa yang di terima beberapa anggota DPRD Bekasi itu, Febri tidak merincinya. Akan tetapi, katanya, paket perjalanan ke Thailand itu tidak cuma berbentuk ticket.

“Tentunya paket berjalan-jalan itu bukan sekedar ticket contohnya dan bukan sekedar untuk anggota DPRD saja, itu yang tengah selalu kami gali selanjutnya,” papar Febri.

Tidak hanya memperoleh sarana untuk bepergian ke Thailand, beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi pun dimaksud terima beberapa uang berkaitan project pembangunan Meikarta.

Sampai sekarang ini, KPK sudah kantongi uang dengan keseluruhan Rp180 juta yang telah dikembalikan beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Sesaat, terduga masalah suap Meikarta, Bupati Bekasi neonaktif Neneng Hasanah Yasin sudah kembalikan uang Rp11 miliar. Jumlahnya ini memenuhi pengembalian uang yang dikerjakan Neneng sebesar Rp2,25 miliar serta Sin$ 90 ribu.

Neneng serta beberapa anak buahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi disangka terima suap dengan keseluruhan. Rp16,1 miliar serta Sin$ 270 ribu berkaitan pengurusan izin project pembangunan Meikarta.

Uang itu diserahkan PT Lippo Cikarang Tbk lewat PT Mahkota Sentos Penting, Billy Sindoro, pegawai Lippo Grup, Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Grup yakni Taryudi serta Fitra Djaja Purnama, Kepala Departemen Land Acquisition Perizinan PT Lippo Cikarang, Edi Dwi Soesianto dan bekas Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus.