Maraknya Financial Technology Ilegal yang Berada di Indonesia

Maraknya Financial Technology Ilegal yang Berada di Indonesia

rjpkr88newsflash – Financial Technology (fintech) atau perusahaan tehnologi keuangan yang sekarang ini tercatat di Otoritas Layanan Keuangan (OJK) baru ada 88 perusahaan.

Walau sebenarnya jumlahnya fintech yang beroperasi di Indonesia tambah lebih banyak dari itu. Ketua Satgas Siaga Investasi Otoritas Layanan Keuangan (OJK), Tongam Lumban Tobing mengatakan, sesuai dengan ketentuan OJK (POJK) No 77 tahun 2016 tiap-tiap fintech harus tercatat di OJK.

“Hingga kami dari satgas siaga investasi menjelaskan jika fintech-fintech yang tidak tercatat itu bukan adalah fintech yang memang sesuai dengan dnegan per undang-undangan. Oleh karenanya, pekerjaan fintech yang tidak tercatat itu ialah pekerjaan ilegal yang dalam perihal ini dari satgas juga mengemukakan laporan info ke bareskrim,” kata Tongam di Bareskrim Polri Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Tongam mengutarakan, fintech ilegal terpenting yang berjalan di bidang peer to peer lending atau pinjam meminjam tumbuh subur di Indonesia karena akses keuangan penduduk masih tetap minim. Masih tetap cukuplah banyak penduduk yang belumlah tersentuh service keuangan resmi atau istilahnya bankable.

“Hingga sangat banyak penduduk yang memerlukan uang tetapi tidak terlayani dengan sektor-sektor yang resmi. Oleh karenanya, beberapa aktor ini (memakainya) untuk mencari keuntungan sebesar – besarnya dengan membuat satu fintech ilegal cukup dengan membuat aplikasi tiada mendaftarkan di OJK,” tutur ia.

Ia mengutarakan, OJK telah merajut pengaturan dengan Google untuk meredam penerbitan aplikasi fintech pada google play maupun play-store.

“Jika ada yang membuat aplikasi tentang fintech tolong meminta izin dahulu dari OJK, nyatanya memang ia open source. Jadi saat kriterianya tidak pada fintech dapat saja ia pilih training, edukasi, sosial sudah masuk ia . Perihal ini memang yang butuh kita deteksi,” tutur ia.

Ia mengutarakan, begitu susah sekali terhindar dari bagian penerbitan atau pembuatan aplikasi. Karena dengan perkembangan tehnologi banyak pihak yang bisa lakukan manipulasi waktu register.

“Dari bagian orang membuat aplikasi itu akan susah buat kita memengaruhi. Yang kita pengaruhi ialah permintaan penduduk. Permintaan penduduk kita edukasi supaya mereka pakai finetch yang legal, demikian saja,” katanya.

Di lain sisi, ia mengatakan otoritas serta pemerintah ikut bertanggungjawab untuk tingkatkan literasi keuangan pada penduduk supaya tidak jatuh korban dari pemakai fintech ilegal.

“Butuh kita naikkan literasi pemakaian tehnologi ini terpenting fintech. Satu – satunya langkah ialah bagaimana kita mengedukasi penduduk untuk lakukan langkah pinjam meminjam uang pada fintech yang legal,” papar ia.

Pantau 36 Fintech Ilegal

Dalam peluang sama, Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul menjelaskan, sekarang ini pihaknya tengah memonitor 36 fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia.

“Lalu 36 fintech yang kita awasi itu belumlah ada permasalahannya hanya kita lakukan pemantauan jika 36 fintech ini menyebar servernya di beberapa jenis negara. Yang berada di Indonesia saat ini yang berada di aplikasi itu serta kita mengambil sampel 36 itu nyatanya ada servernya di sejumlah negara serta hostingannya juga tidak cuma dari Indonesia saja. Hostingnya dari beberapa negara pun,” tutur ia.

Dengan server yang berada di luar negeri itu dijelaskan perlakuan aduan fintech ilegal bisa menjadi susah. Karena nanti pihak kepolisian mesti lakukan pengaturan dengan beberapa negara dimana server itu ada.

“Hambatannya kita akan banyak lakukan pengaturan di sejumlah negara yang miliki servernya,” katanya.

Ia pun memperingatkan penduduk yang terasa jadi korban fintech untuk lakukan laporan kepada pihak kepolisian. Karena fintech masuk ke ranah delik aduan hingga bisa diolah dengan hukum bila ada laporan yang masuk.

Mengenai sekarang ini yang sangat banyak dirasakan oleh pemakai fintech ialah langkah penagihan yang tidak manusiawi serta bunga yang terlalu tinggi.

“Jadi mesti melapor, jika tidak melapor ya tidak dapat kita proses,” tutur ia.