Masyarakat Diminta Untuk Jeli Dalam Memilih Caleg di Pemilu 2019

Masyarakat Diminta Untuk Jeli Dalam Memilih Caleg di Pemilu 2019

rjpkr88newsflash – Penduduk disuruh memerhatikan rekam jejak calon legislatif serta parpol saat memastikan pilihan di pemilu 2019. KPU juga sudah menginformasikan calon legislatif yang mempunyai rekam jejak tidak baik, seperti bekas koruptor.

“Karenanya jujur dan berkarakter kuat parpol harus juga jadi perhatian. Karena penduduk juga mulai gawat dalam lihat rekam jejak ini,” kata bekas pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsI (KPK) Zulkarnain, Senin (25/2/2019).

Menurut Zulkarnain, rincian bekas calon legislatif koruptor yang diumumkan KPU itu dapat menolong publik dalam memastikan pilihan. Dia mengatakan berdasar pada pengalaman-pengalaman pemberantasan korupsi, masalah rekam jejak tidak dapat dilihat mudah.

“Calon legislatif yang rekam jejaknya memiliki masalah, punya potensi pun membuat permasalahan saat telah dipilih,” tuturnya

Di lain sisi, parpol mesti makin didorong untuk tampilkan caleg yang benar-benar mempunyai jujur dan berkarakter kuat baik. Ditambah lagi sampai sekarang ini ada banyak parpol yang malah mencalonkan politisi yang mempunyai rekam jejak jelek.

Tidak hanya NasDem serta PSI, partai peserta Pemilu 209 masih tetap mencalonkan beberapa orang yang integritasnya menyangsikan sebab sempat jadi terpidana masalah korupsi.

Selain itu Direktur Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memandang, keterkaitan beberapa calon legislatif bekas terpidana korupsi tidak terlepas dari peranan partai yang mengusungnya. Harusnya partai jadi penjaga gerbang untuk mengangkat kader terunggul mereka dalam kontestasi Pemilu.

“Hingga kontestasi politik menominasikan mereka menjadi calon legislatif di Pemilu. Pada akhirnya diamankan publik menjadi kegagalan partai yang menyediakan kader-kader terunggul mereka yang bebas dari permasalahan hukum. Nah, harusnya partai politik menjadi penyaring serta benar-benar pastikan seleksi berbasi kaderisasi serta berbasiskan rekrutmen demokratis,” katanya.

Kader Berefek

Akan tetapi, yang berlangsung parpol tidak hanya NasDem serta PSI justru mengangkat calon legislatif miliki masalah berkaitan penerapan tanggung jawab yang terkait dengan keuangan negara. Semestinya, pesta politik tidak membolehkan pemilih ada di kemungkinan.

Meskipun begitu, Titi tidak dapat meramalkan akan berefek pada nada partai pengusung calon legislatif bekas terpidana korupsi itu ataukah tidak. Dalam praktiknya ada banyak bekas terpidana korupsi malah dipilih kembali,

“Pada partai, nyatanya memang gagal mengangkat kader terbaik. Partai masih tetap mencalonkan calon legislatif yang mempunyai kekuatan permasalahan serta mempunyai kemungkinan bagaimana juga mereka sempat jadi terpidana korupsi. Ditambah lagi, jabatan yang mereka pilih terkait dengan uang negara,” katanya.

Titi juga mengapresiasi NasDem serta PSI yang tidak mengangkat calon legislatif bekas terpidana korupsi. Berarti, NasDem serta PSI miliki prinsip menjalankan peranan menjadi penyaring kader yang tidak ikut serta permasalahan hukum akrena dapat membawa resiko pemilih.

“Jadi pantas dihargai, berarti jika partai ingin dapat untuk mengangkat calon yang belum pernah jadi terpidana korupsi. Berarti, mereka dapat mencalonkan kader terunggul,” katanya.

Seirama, bekas komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay memberi dukungan sikap penyelenggara pemilu yang melaunching parpol yang masih tetap menyimpan calon legislatif eks narapidana koruptor. Dengan demikian, penduduk akan tahu dengan jelas partai yang pro pada pemberantasan korupsi serta tidak.

“Perihal yang positif dari bentuk service infomasi pada beberapa pemilih. Jadi pemilih butuh banyak inofmasi sebelum pilih. Jadi dikeluarkannya rincian yang sah jadi semua pihak semakin lebih lancar sebab penyelenggara sah membukanya,” tuturnya.

Hadar memberikan, sebaiknya penyelenggara Pemilu pun menginformasikan nama calon legislatif bekas terpidana korupsi di daerah. Faktanya, di sejumlah daerah, internet tidak gampang dibuka sebab jaringan hanya terbatas.

Utamanya, lanjut ia, panitia pemilu mesti menyiapkan info yang cukuplah banyak pada pemilih. Hingga pemilih tidak gelap apakah yang mereka pilih.

“Kita pun ingin pilih orang yang terunggul. KPU harus juga buka CV calon legislatif yang tidak ingin membuka. Itu aneh benar mereka tidak ingin didapati kisah hidupnya,” katanya.