Seandainya Jadi Presiden Prabowo Subianto Lakukan ini Pada Pejabat

Seandainya Jadi Presiden Prabowo Subianto Lakkukan ini Pada Pejabat

rjpkr88newsflash – Dewan Ahli Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Drajad Wibowo, mengutarakan mengenai perubahan kekuasaan kalau kelak Prabowo-Sandiaga dipilih jadi presiden serta wapres di Pemilihan presiden 2019.

Menurut Drajad, pasangan nomer urut 02 itu akan tidak ganti petinggi yang berprestasi. Akan tetapi, Drajad tidak menolak bila nanti Prabowo dengan hak prerogatifnya bisa jadi ganti jabatan spesifik.

“Perumpamaannya untuk jabatan seperti menteri serta satu tingkat menteri seperti Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala BIN. Mereka kan pembantu presiden. Pengangkatan, pemberhentian serta waktu jabatan seutuhnya hak prerogatif presiden. Memang untuk penentuan Panglima TNI, Kapolri, serta Kepala BIN, mesti ada kesepakatan DPR. Tetapi pemberhentiannya dapat dikerjakan sendiri oleh presiden,” kata Drajad.

1. Lumrah presiden copot jabatan spesifik untuk pilih yang setia

Ketua Dewan Info Strategis serta Kebijaksanaan Tubuh Intelijen Negara (DISK) itu menjelaskan, lumrah bila kelak Prabowo ganti jabatan spesifik, menurut dia itu semua telah ditata dalam Undang-Undang Basic 1945.

“Jadi untuk jabatan diatas, lumrah bila presiden menginginkan orang yang searah serta setia pada presiden. Karenanya, lumrah bila presiden menggantinya,” kata Drajad.

2. Ada jabatan spesifik tidak dapat ditukar oleh presiden

Selanjutnya, bekas calon ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang kalah dari Hatta Rajasa itu menuturkan, berlainan perihal dengan jabatan spesifik yang telah ditata waktu baktinya dalam UUD.

“Tidak dapat demikian saja ditukar oleh presiden sekalinya. Perumpamaannya ialah komisioner KPK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta Dewan Komisioner OJK,” tuturnya.

3. Kapasitas bagus belumlah pasti bersih korupsi

Akan tetapi, anggota Dewan Kehormatan PAN itu menyebutkan, ada pula jabatan spesifik yang butuh dievaluasi kapasitasnya. Bahkan juga menurut dia, belumlah pasti petinggi berprestasi bebas dari korupsi.

“Lalu ada jabatan profesional Aparat Sipil Negara. Untuk yang ini pasti akan dievaluasi berdasar pada kapasitas, profesionalisme, serta jujur dan berkarakter kuat mereka. Bisa jadi bagus, tetapi ada tanda-tanda korupsi atau penyalahgunaan kuasa, ya pasti tidak wajar dipertahankan,” Drajad menandaskan.

4. Prabowo-Sandiaga akan copot petinggi yang membuat rakyat sulit

Drajad menyatakan, bila kelak Prabowo-Sandiaga dipilih jadi presiden, mereka akan melepaskan petinggi yang menyulitkan masalah rakyat. Menurut dia, petinggi semacam itu seharusnya dicopot.

“Lalu mereka yang seringkali menyulitkan masalah rakyat. Entahlah itu dalam perizinan, service dan lain-lain. Aparat sipil negara yang membikin rakyat sulit semacam ini ya mesti dicopot. Bila perlu dibuang ditugaskan ke daerah terpencil supaya tahu susahnya rakyat,” tuturnya.

5. Aparat sipil yang berpolitik mesti dicopot

Diluar itu, aparat sipil yang bermain politik akan dicopot sebab mengakibatkan kerusakan profesionalismenya menjadi perangkat negara yang semestinya menegakkan hukum.

“Sekarang ini di sejumlah lembaga ada pelaku yang sewenang-wenang menggunakan jabatannya untuk “ngerjain” lawan politik. Pelaku semacam ini mengakibatkan kerusakan profesionalisme aparat sipil negara. Mereka mesti out,” pungkas Drajad.