Transgender Pertama yang Jadi Kandidat Perdana Menteri dalam Sejarah Thailand

Transgender Pertama yang Jadi Kandidat Perdana Menteri dalam Sejarah Thailand

rjpkr88newsflash – Bila sampai kini perpolitikan Thailand didominasi oleh cerita partai pro-militer serta klan Thaksin Shinawatra, jadi kedatangan Pauline Ngarmpring memberi warna baru. Ngarmpring ialah wanita transgender pertama yang mengatakan siap jadi perdana menteri Negeri Gajah, seperti dilaporkan oleh Channel News Asia pada 8 Maret 2019.

Wanita paruh baya itu sekarang ini tengah gemar berkampanye serta lakukan lobi politik strategis, supaya maksudnya bisa terwujud. Di lain sisi, dia sering jadi sorotan alat sebab ketetapan beraninya dalam arena politik.

Dia mengakui sudah lama mempunyai minat dalam perpolitikan, serta sudah sempat memperoleh penawaran untuk masuk dengan partai politik spesifik.

“Politik ialah minat saya lama, serta menjadi seseorang pria, saya seringkali diundang untuk masuk dengan parpol. Tetapi saya tidak ada dalam kerangka berfikir yang benar sampai sesudah saya berubah,” tuturnya.

Walau begitu berani menjadi calon perdana menteri, dia masih tetap cemas dengan respon publik.

“Menjadi seseorang wanita, saya terasa nyaman serta tidak mempunyai apapun untuk disembunyikan. Saya siap, tapi apa orang siap untuk terima calon transgender?” tuturnya waktu di tanya berkaitan kesanggupannya jadi calon perdana menteri.

Sekarang ini, Ngarmpring ialah satu diantara tiga calon perdana menteri dari Partai Mahachon, serta tidak dipandang seperti calon paling depan.

Walau bukan calon penting, Ngarmpring tetap memperoleh suport dari komune LGBT serta aktivis kesetaraan gender. Dia dipandang akan mengukir riwayat di Thailand.

“Penyalonannya begitu penting sebab ia melawan etika tradisionil gender serta seksualitas,” kata Anjana Suvarnanda dari Anjaree Grup, satu organisasi hak asasi LGBT +.

“Walau kami mempunyai beberapa orang LGBT dalam politik Thailand awal mulanya, tidak ada yang mengatakan jati diri LGBT mereka dengan terbuka, serta belumlah ada diskusi publik dengan pendekatan positif semacam itu,” tuturnya pada Thomson Reuters Foundation, seperti diambil dari Channel News Asia pada Jumat (8/3/2019).

Thailand sudah bangun reputasi menjadi tempat dengan sikap “enjoy” pada gender serta keragaman seksual semenjak homoseksualitas didekriminalisasi pada tahun 1956.Negeri Gajah itu ialah satu diantara beberapa negara pertama di Asia yang dengan hukum mengaku pasangan sama-sama type menjadi partner sipil.

Meski begitu, komune LGBT melawan diskriminasi serta stigma di sekolah, tempat kerja serta sarana kesehatan, serta seringkali tidak diterima oleh keluarga mereka.

Ngarmpring akan memutuskan untuk mengawali kehidupan baru menjadi wanita tiga tahun kemarin, waktu usianya masih tetap 49 tahun. Mulai sejak itu, dia mengenalkan nama depannya “Pauline”.

Dia ialah wanita pintar yang sempat jadi reporter berita, promotor berolahraga, serta jadi advokat hak-hak golongan LGBT serta kesetaraan gender di negaranya.

Lepas dari ambisi Ngarmpring jadi perdana menteri, peta perpolitikan di Thailand sekarang ini seakan tidaklah terlalu beralih. Bagaimana juga, banyak pihak menjelaskan jika pemilu tetap akan dihegemoni oleh partai pengusung Prayut Chan-o-cha serta partai-partai yang dekat dengan Thaksin Shinawatra, walau Raksa Chart Party sudah dikatakan bubar oleh Mahkamah Konstitusi.

Politikus Wanita serta LGBT Mendapatkan Rintangan

Walau wanita serta golongan LGBT sudah dapat masuk dunia politik, akan tetapi ke-2 entitas itu dengan berkelanjutan memperoleh rintangan yang tambah lebih besar dibanding lelaki. Bahkan juga, orang politik gay di sejumlah negara mesti terima intimidasi pembunuhan.

Bila dibanding, wanita mempunyai keadaan yang lebih baik dibanding LGBT. Rata-rata global untuk keterlibatan wanita di parlemen ada pada angka 24 %.

Angka itu sudah bertambah dibanding dengan satu dekade lantas, waktu program pengarusutamaan wanita belumlah masif digalakkan. Meski begitu, angka masih tetap jauh dibawah 30 % yang dipandang seperti standard minimal buat wanita dalam politik.

Walau telah baik dengan global, angka keterlibatan wanita dalam perpolitikan cuma 5 %, jauh dari rata-rata dunia.

“Wanita tidak dipandang serius di Thailand; ada banyak politisi wanita, tapi begitu susah untuk masuk politik tiada koneksi keluarga,” papar Ngarmpring.

Kalimat Ngarmpring seirama dengan data yanga ada, dimana Thailand cuma mempunyai satu perdana menteri wanita dalam riwayat, Yingluck Shinawatra. Dia dapat duduk dalam jabatan itu sebab suport politik yang besar dari klan Thaksin.

Selain itu menurut Allison Davidian dari UN Women di Bangkok, wanita mempunyai halangan berbentuk hukum yang diskriminatif, dan kekerasan seksual, ataupun type kekerasan lainnya.

“Semua aspek ini selalu membuat lingkungan yang seringkali memusuhi keterkaitan wanita dalam politik,” tuturnya.

“Tetapi (dalam beberapa segi) dari mulai pergantian iklim sampai perseteruan, waktu kita melawan rintangan yang berkembang di Era ke-21, kita tidak dapat tidak pedulikan perspektif serta ketrampilan wanita dalam kehidupan politik,” tuturnya.